IndonesianForecast, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menargetkan penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di 2026 mencapai 285.000 unit rumah dengan nilai mencapai Rp37,1 triliun.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan dana tersebut terdiri dari anggaran DIPA sebesar Rp25,1 triliun dan sisanya dari pengembalian pokok sebesar Rp10,4 triliun yang digulirkan kembali serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp1,6 triliun.
“Sesuai dengan nota keuangan tahun 2026, Pemerintah juga mengalokasikan pencadangan pembiayaan investasi untuk memenuhi potensi penambahan target penyaluran FLPP sampai
dengan 350.000 unit rumah di tahun depan,” ujarnya dalam keterangan, Kamis (18/12/2025).
Heru mengapresiasi capaian yang dilakukan oleh seluruh bank penyalur tahun 2025 untuk penyaluran tertinggi sepanjang sejarah.
Dari 2010 hingga 18 Desember 2025, BP Tapera telah menyalurkan penyaluran dana FLPP mencapai 259.841 unit rumah senilai Rp32,28 triliun yang disalurkan melalui 39 bank penyalur, dari 22 asosiasi perumahan yang dibangun oleh 7.977 pengembang yang terdiri dari 12.931 perumahan tersebar di 33 provinsi dan 401 kabupaten dan kota.
Dana FLPP dipegang oleh BP Tapera semenjak ditunjuk sebagai operator investasi pemerintah (OIP) tahun 2022. Penyaluran dana FLPP tahun 2022 mencapai 226.000 unit rumah dan tahun 2023 sebanyak 229.000 unit rumah. Penyaluran dana FLPP sempat mengalami penurunan tahun 2024 sebesar 200.300 unit.
“Data tersebut memperlihatkan bahwa KPR sejahtera FLPP sangat diminati oleh masyarakat dan telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.
Hingga 18 Desember 2025, Bank BTN tercatat sebagai bank penyalur FLPP tertinggi dengan
realiasi 124.611 unit rumah subsidi. Di posisi kedua diikuti Bank BTN Syariah yang menyalurkan
FLPP untuk 54.825 unit. Kemudian berturut-turut Bank BRI 30.279 unit, Bank BNI 13.499 unit, dan Bank Mandiri 10.591 unit. Selanjutnya, Bank Syariah Indonesia 3.992 unit, BPD Jawa Barat dan Banten 3.905 unit.
“Saya berharap kinerja ini tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk penyaluran sesuai
target penyaluran FLPP di tahun 2026,” katanya.
Nantinya di 2026 juga akan ditingkatkan penyaluran dana FLPP untuk non formal sebesar 15%. Hal ini agar semakin banyak non formal yang akan menikmati pembiayaan KPR Sejahtera FLPP dan semakin merata di seluruh Indonesia.
“Jika tahun 2025 dalam PKS hanya mengalokasikan 10% untuk non formal untuk setiap bank, namun tahun ini meningkat menjadi 15%,” ucapnya.
Adapun kalangan MBR yang berminat FLPP masih didominasi dari kalangan swasta sebanyak 191.875
orang dan wiraswasta sebesar 36.400 orang, PNS sebanyak 19.004 orang, TNI/POLRI 5.092 orang, dan profesi lainnya 7.470 orang.
Di akhir Desember 2025, BP Tapera akan segera melakukan penandatangan perjanjian kerja sama (PKS) dengan 43 bank penyalur FLPP untuk tahun 2026. Bank tersebut yakni BTN, BRI, BNI, Mandiri, BSI, BSN dan BPD Jawa Barat dan Banten. Kemudian, sisanya 36 bank lainnya adalah BJB Syariah, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Jawa Tengah Syariah, Bank Mega Syariah, BPD SumselBabel, BPD Sumsel Babel Syariah, Bank Jambi, BPD Kalimantan Selatan Syariah, BPD Sumatra Utara, BPD Sulselbar Syariah, BPD Sulselbar, BPD Jawa Timur Syariah, BPD Riau Kepri Syariah, BPD Kalimantan Tengah, Bank Nagari, BPD Aceh, BPD NTB Syariah, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Timur.
Bank lainnya yang akan mengikuti PKS adalah BPD Kalimantan Selatan, BPD NTT, BPD Sumatra
Utara Syariah, BPD Kalimantan Barat Syariah, Bank Nagari Syariah, BPD Jambi Syariah, BPD DIY,
BPD Sulawesi Tengah, BPD Papua, BPD Bengkulu, Bank Nobu, Bank Artha Graha Internasional,
BPD Sulawesi Tenggara, BPD Sulawesi Utara Gorontalo, Bank Jakarta dan Bank Jakarta Syariah.
