IndonesianForecast, JAKARTA — Indonesia membutuhkan pendanaan sebesar US$757,6 miliar hingga tahun 2035 untuk dapat mencapai target perubahan iklim.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan target tersebut sesuai komitmen pada Enhanced dan Secondary Nationally Determined Contribution pada 2035.
“Jika dibandingkan saat ini, alokasi anggaran terkait iklim baru mencapai 3% dari APBN,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).
Secara rata-rata, belanja iklim pemerintah selama 2016-2024 sebesar US$4,4 miliar per tahun atau 3% dari APBN. Hal ini berarti masih terdapat jarak pendanaan iklim yang besar Pada Konferensi Perubahan Iklim ke-30 PBB (COP30) di Belém, Brasil, pembiayaan iklim menjadi agenda prioritas global untuk menghadapi perubahan iklim.
Beberapa poin yang disepakati yaitu target mobilisasi pembiayaan iklim global melalui New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG) mencapai US$1,3 triliun per tahun pada 2035, lalu peningkatan pendanaan adaptasi 3 lipat pada 2035, dan pembentukan Tropical Forest Forever Facility dengan pendanaan awal sekitar US$6,7 miliar.
Situasi ini dinilai menuntut Indonesia memperkuat kesiapan tata kelola, program, dan proyek yak dapat memobilisasi pendanaan investasi. Investasi dianggap menjadi kunci untuk memperkuat teknologi, inovasi dan basis pengetahuan sebagai fondasi utama guna mengakselerasi transisi rendah karbon dan ketahanan iklim Indonesia.
Menurutnya, investasi awal terkait iklim harus diarahkan untuk skalabilitas teknologi rendah karbon yang membuka peluang ekonomi besar.
Berdasarkan World Resources Institute (WRI) tahun 2025, US$1 yang diinvestasikan dalam adaptasi iklim akan menghasilkan lebih dari US$10 manfaat selama 10 tahun. Uji coba dan demonstrasi juga perlu sebagai jembatan dari ide ke implementasi turut harus dilakukan.
International Energy Agency (IEA) tahun 2021 mengemukakan bahwa pada 2050, 50% dari pengurangan emisi akan berasal dari teknologi yang saat ini masih berada pada tahap prototipe.
Lalu basis data dan evidence dianggap menjadi landasan aksi yang tepat sasaran dan berkeadilan. Mengacu data Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2022, kesenjangan data risiko menjadi hambatan utama adaptasi dan memperkecil efektivitas intervensi di tingkat lokal
“Menjawab kondisi tersebut, peluncuran Innovation and Technology Fund (ITF) serta dokumen Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) dan Kajian Dampak Perubahan Iklim terhadap Perpindahan Penduduk pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia harus kita lakukan hari ini. Ini merupakan penegasan arah besar pembangunan Indonesia ke depan,” katanya.
ITF merupakan mekanisme pendanaan untuk mendukung implementasi pembangunan rendah karbon di tingkat provinsi. ITF dihadirkan sebagai jembatan pembiayaan untuk mendorong inovasi dan teknologi yang berpotensi memberikan solusi bagi adaptasi dan mitigasi risiko iklim Indonesia.
Pendanaan ini dapat diharapkan dapat mendukung proyek-proyek berbasis inovasi dan teknologi yang mampu memberikan multi manfaat.
Kolaborasi penyaluran ITF dengan berbagai misi pendanaan pembangunan lainnya akan diampu melalui Innovative Development Fund yang diharapkan dapat memperkuat kontribusi dalam mencapai target-target pembangunan lebih luas.
“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tinggi kepada Pemerintah Inggris, Pemerintah Jerman, UNDP (United Nations Development Programme), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan beberapa kementerian lain yang terus selalu melakukan komitmen dalam menangani persoalan iklim kita,” tuturnya.
Dia menilai bencana lingkungan disebabkan perubahan iklim dan pelanggaran umat manusia. Sebagian bencana memang benar-benar karena perubahan iklim, karena global climate change dan global warming tetapi juga karena ada persoalan disiplin, ada persoalan ketidaktertiban, dan persoalan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia.
Wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) mengalami bencana alam akibat diterjang hujan lebat yang memicu banjir bandang, banjir, dan tanah longsor. Salah satu pemicu yang menyebabkan masalah tersebut adalah hujan monsun (perubahan arah angin yang menyebabkan musim hujan lebat) intens memicu luapan sungai, banjir, dan longsor di wilayah berbukit.
Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, Bappenas menganggap kerugian Indonesia akan semakin membesar dan memperburuk krisis iklim, sosial, maupun lingkungan. Pasalnya, tercatat 50% hingga 75% dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam manusia di tahun 2100, berdasarkan data Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2022.
Selain itu, mengutip United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) tahun 2022, polusi udara menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun, atau menjadi penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia.
Data The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services/IPBES tahun 2019 juga mengungkapkan bahwa sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan.
Laporan terbaru dari World Meteorological Organization (WMO) tahun 2024 turut menerangkan bahwa 2024 menjadi tahun yang paling panas dengan suhu rata-rata global 1,55 derajat celcius, di atas baseline pra industri periode 1850-1900.
“Apa yang kita lakukan saat ini itu akan berpengaruh tidak hanya pada generasi mendatang, tidak hanya berpengaruh pada suatu negara, tapi juga berpengaruh pada banyak negara di dunia. Ini adalah sinyal kuat bahwa kita harus mempercepat langkah, karena setiap keterlambatan akan dibayar dengan biaya sosial dan ekonomi yang semakin besar,” tuturnya.
