IndonesianForecast, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan mengkaji harga jual rumah subsidi di Pulau Bali seiring kenaikan harga lahan yang signifikan.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan tingginya harga tanah di Bali merupakan hal penting yang perlu ditindaklanjuti secara serius.
“Kami akan mengusulkan agar isu mahalnya harga tanah di Bali ini dikaji lebih lanjut sebagai bahan pertimbangan penyesuaian harga jual rumah subsidi oleh Kementerian PKP. Tujuannya agar penyediaan rumah untuk MBR dapat tetap berjalan dan tidak terhambat oleh kondisi pasar,” ujarnya dalam keterangan, Rabu (26/11/2025).
Dengan eskalasi harga tanah yang signifikan, pengkajian penyesuaian harga jual rumah subsidi di Bali menjadi langkah penting agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Pihaknya berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengembang dalam memastikan keberlanjutan penyediaan rumah subsidi di Bali.
Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Perkotaan Sri Haryati menambahkan pemerintah tengah mengkaji kebijakan penyediaan hunian di kawasan urban. Dengan harga tanah yang terus meningkat, rumah vertikal berbasis pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan menjadi salah satu solusi strategis.
“Kami apresiasi langkah Pemda Tabanan yang telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Ada skema KUR program perumahan dengan bunga 6% dan plafon hingga Rp5 miliar yang dapat direvolving hingga Rp20 miliar. Ada komitmen 29.000 unit rumah yang akan direnovasi melalui dukungan dana corporate social responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan,” katanya.
Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga menuturkan Tabanan merupakan kota penyangga Badung dan Denpasar sehingga kebutuhan hunian semakin meningkat. Pemerintah daerah berharap program FLPP dan BSPS dapat terus ditingkatkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak dan terjangkau.
Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan bahwa kebutuhan hunian di Bali masih sangat besar. Adapun backlog kepemilikan rumah di Bali mencapai 32.000 unit rumah dan rumah tidak layak huni (RTLH) mencapai 22.000 unit.
CEO Perumahan Griya Multi Jadi I Gede Suardita menuturkan mahalnya harga tanah di Kabupaten Tabanan telah menjadi tantangan besar bagi pengembang. Hal ini menyebabkan pasokan rumah subsidi tidak dapat mengimbangi tingginya permintaan.
“Kami berharap adanya penyesuaian harga jual rumah subsidi di Bali agar pengembang tetap dapat menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara berkelanjutan,” ucapnya.
