IndonesianForecast, JAKARTA — Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat sepanjang 2025 di tengah gejolak ekonomi dan geopolitik global.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan ekonomi Indonesia tetap berkinerja baik dan berdaya tahan di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian global. Menurutnya, ketahanan ekonomi Indonesia cukup kuat dengan stabilitas makroekonomi Indonesia yang tetap terjaga dan pertumbuhan yang tetap tinggi.
Pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 terus berlangsung dan semakin kuat. Selain itu, koordinasi kebijakan yang kuat dan dengan berhati-hati khususnya antara kebijakan fiskal Pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia mampu mendorong permintaan domestik dengan keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Indonesia juga terus memperkuat komitmen dalam melakukan transformasi ekonomi melalui perbaikan iklim, investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, dan hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah domestik. Perbaikan sektor-sektor ekonomi terus berlangsung dan memperkuat sisi penawaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
“Selama enam tahun terakhir, perekonomian Indonesia mencatat kinerja yang kuat, termasuk salah satu yang terbaik di antara negara EMEs. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2019 secara konsisten bertahan di atas 5% kecuali pada masa pandemi Covid-19. Bahkan, kontraksi ekonomi akibat pandemi termasuk yang paling ringan dibandingkan dengan negara-negara lain,” ujarnya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025, Jumat (28/11/2025).
Perry menuturkan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan pun tetap terjaga dengan baik. Inflasi tetap terkendali rendah, dengan rerata di bawah 3% selama periode 2019-2024, dan nilai tukar Rupiah terjaga stabil dengan komitmen yang tinggi kebijakan moneter Bank Indonesia. Defisit fiskal terjaga rendah di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) kecuali pada periode puncak Covid-19 tahun 2020 dan 2021 yang kemudian secara cepat kembali berhati-hati dengan konsolidasi fiskal Pemerintah.
Kinerja eksternal juga terjaga baik dengan defisit transaksi berjalan yang rendah dan bahkan mencatat surplus pada 2021 dan 2022, didukung penguatan kinerja ekspor seiring keberhasilan hilirisasi sumber daya alam. Stabilitas sistem keuangan terjaga dengan kecukupan permodalan (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan yang tinggi di atas 20%.
“Pertumbuhan kredit yang solid turut mendukung pembiayaan sektor produktif dan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi. Kinerja positif ekonomi Indonesia juga disertai dengan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran yang berkembang pesat dan menjadi pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ucapnya.
Kuatnya sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional antara Pemerintah dan Bank Indonesia mendukung kinerja perekonomian Indonesia yang tangguh dan berdaya tahan. Kebijakan fiskal Pemerintah yang berhati-hati dengan defisit di bawah 3% produk domestik bruto (PDB) ditempuh dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal untuk mendorong investasi dan program perlindungan sosial untuk menopang konsumsi masyarakat.
Perry menilai bauran kebijakan Bank Indonesia ditempuh secara optimal untuk stabilitas dan pertumbuhan, dengan kebijakan moneter untuk pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah, kebijakan makroprudensial untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan, dan kebijakan sistem pembayaran untuk digitalisasi ekonomi-keuangan nasional yang inklusif dan efisien.
“Berbagai kebijakan transformasi struktural juga terus diperkuat. Pembangunan infrastruktur dilanjutkan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai sektor, termasuk transportasi, perairan, perumahan, dan telekomunikasi. Reformasi kelembagaan dan regulasi ditempuh melalui implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja untuk memperbaiki iklim investasi, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) untuk memperkuat ketahanan, perluasan jasa keuangan, dan efisiensi sistem keuangan nasional,” tuturnya.
Ke depan, sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional antara Pemerintah dan Bank Indonesia perlu terus diperkuat dan diperluas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan.
Kinerja positif ekonomi Indonesia terus berlanjut pada 2025 dan diperkirakan akan lebih tinggi di 2026 dan 2027. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II dan III tahun 2025 lebih baik dari prakiraan yaitu sebesar 5,12% (Year-on-Year/YoY) dan 5,04% YoY, lebih tinggi dari 4,87% YoY pada kuartal I tahun 2025.
“Kinerja ekspor nonmigas meningkat dipengaruhi front-loading ekspor ke AS sebagai respons antisipasi eksportir terhadap kebijakan tarif AS, di samping kenaikan ekspor produk pertanian dan manufaktur, khususnya komoditas minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) ke India seiring penurunan bea impor,” terangnya.
Kenaikan pertumbuhan ekonomi, lanjut Perry, juga ditopang oleh permintaan domestik khususnya investasi swasta dan realisasi sejumlah program prioritas Pemerintah, termasuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai daerah.
Konsumsi rumah tangga juga tumbuh baik seiring tingginya mobilitas masyarakat, meskipun perlu terus diperkuat di tengah menurunnya ekspektasi konsumen khususnya pada kelompok menengah ke bawah serta terbatasnya ketersediaan lapangan kerja.
Ke depan, ekonomi Indonesia akan terus menunjukkan peningkatan. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 akan berada dikisaran 4,7% hingga 5,5% dan akan meningkat lebih tinggi pada 2026 dan 2027 masing-masing dalam kisaran 4,9% hingga 5,7% dan 5,1% hingga 5,9%.
Sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional antara Pemerintah dan Bank Indonesia perlu terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi baik dari sisi permintaan (demand) maupun penawaran (supply) dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian. Dari sisi fiskal, realisasi belanja Pemerintah sesuai APBN perlu dipercepat untuk mendorong permintaan domestik, baik implementasi program-program sosial seperti makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, perumahan rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), maupun proyek prioritas Pemerintah terkait program ketahanan pangan, energi, pertahanan dan keamanan, serta paket kebijakan ekonomi pemerintah 2025.
Dari sisi penawaran, implementasi hilirisasi sumber daya alam dan reformasi struktural perlu dipercepat untuk mendorong sektor-sektor ekonomi dengan potensi pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja tinggi.
Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penurunan suku bunga, pelonggaran likuiditas, peningkatan insentif makroprudensial, serta percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan.
Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh sektor-sektor padat modal, sementara sektor padat karya masih memerlukan dorongan lebih lanjut untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian. Kinerja positif terutama terlihat pada sektor-sektor berorientasi ekspor dan sektor hilirisasi sumber daya alam, seperti Industri Pengolahan, yang mencatat pertumbuhan relatif tinggi seiring dengan peningkatan kapasitas produksi dan nilai tambah di dalam negeri.
Sektor-sektor yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas, seperti konstruksi serta transportasi dan pergudangan, turut mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, sektor-sektor yang sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat dan akselerasi digitalisasi, antara lai perdagangan besar dan eceran, akomodasi dan makan minum, serta Informasi dan Komunikasi juga mencatatkan pertumbuhan yang semakin tinggi.
Berbagai sektor jasa seperti jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial pun terus menunjukkan penguatan kinerja. Perkembangan lintas lapangan usaha tersebut menggambarkan proses pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19 yang semakin kuat.
<https://flo.uri.sh/visualisation/26522777/embed>
Pemulihan awal terjadi pada sektor-sektor yang terdampak langsung oleh efek memar (scarring effect) selama periode 2021–2022, kemudian berlanjut pada sektor-sektor berorientasi ekspor pada periode 2022–2024, dan kini semakin bergeser menuju sektor-sektor yang mendorong penguatan permintaan domestik.
Ke depan, sektor-sektor seperti pertanian, perdagangan khususnya ritel, akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi terutama terkait digitalisasi, dan berbagai sektor jasa lainnya perlu terus diperkuat.
Sektor-sektor tersebut tidak hanya berperan ppenting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tetapi juga dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Keseimbangan pola pertumbuhan antara sektor padat modal dan padat karya sangat penting untuk memperkuat ketangguhan dan kemandirian ekonomi Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik didukung oleh kinerja perekonomian di hampir seluruh wilayah. Pada kuartal III/2025, pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Jawa sebesar 5,17% YoY, diikuti Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) sebesar 4,96% YoY, Sumatra sebesar 4,90% (YoY), Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) sebesar 4,71% YoT, dan Kalimantan sebesar 4,70% YoY.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai hampir seluruh risiko pertumbuhan ekonomi 2026 telah terserap pada tahun ini sehingga prospek ekonomi tahun depan diperkirakan semakin positif.
“Risiko yang akan muncul seluruhnya sudah price-in, sudah masuk di dalam tingkat suku bunga dan harga-harga termasuk rupiah di tahun ini sehingga untuk tahun 2026 yang kita lihat adalah upside risk, Pak Presiden. Dengan baseline di 5,4% sesuai dengan APBN. Jadi kita berharap dan optimis tahun depan akan lebih baik dari tahun ini,” ujarnya.
Proyeksi fundamental dan tren pertumbuhan ekonomi positif pada 2026. Hal ini terindikasi dari adanya peningkatan konsumsi masyarakat menurut Mandiri Spending Index dengan indeks berada di angka 312 pada November 2025 atau di atas thresholdyang sebesar 300.
Hingga September 2025, investasi tercatat mengalami peningkatan sebesar 13,7 persen secara tahunan (YoY) mencapai Rp1.434 triliun. Belanja pemerintah juga terus dipercepat dengan realisasi belanja kementerian/lembaga per 24 November mencapai Rp1.109 triliun.
Dari aspek moneter, sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia (BI) telah memangkas BI-Rate sebesar 125 basis point (bps) sehingga menjadi berada di posisi 4,75% mendorong kredit usaha dan belanja.
Inflasi tercatat 2,86% YoY pada Oktober, terkendali dalam rentang sasaran target nasional. Airlangga menyampaikan bahwa hal ini dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan suku bunga BI serta dorongan insentif fiskal pemerintah dalam melakukan ekspektasi inflasi.
“Inflasi dapat berhasil tahun ini melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor riil, dan koordinasi daerah,” ucapnya.
Adapun hingga 30 September 2025, belanja kementerian dan lembaga yang di-tagginguntuk pengendalian inflasi sudah terlaksana sekitar 67% atau Rp67,24 triliun.
Selanjutnya, berbagai program yang telah dijalankan pemerintah seperti Gerakan Pasar Murah (GPM) dimana sampai dengan 21 November 2025 telah terlaksana di lebih dari 11.000 titik. Kegiatan penyaluran beras stabilisasi pasokan pangan tercatat sebanyak 624.000 ton dan masih akan disalurkan sebanyak 875.000 ton.
Bantuan pangan kepada 18,3 juta penerima manfaat berupa bantuan beras 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter per bulan telah digelontorkan pemerintah. Upaya ini tentunya membantu menahan kenaikan harga pada Oktober hingga November 2025.
Dari sisi upaya peningkatan produksi pangan, hingga Oktober 2025, realisasi pembiayaan KUR dan alsintan (alat dan mesin pertanian) mencapai Rp86 triliun. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencakup lebih dari 44 juta anak juga turut memastikan produksi petani semakin terserap.
Pemerintah juga menggelontorkan Rp31 triliun untuk stimulus ekonomi berupa diskon transportasi dan BLT Kesera senilai Rp900.000 bagi 35 juta keluarga selama tiga bulan. Selain itu, program magang untuk 100.000 peserta selama enam bulan, anggaran yang digelontorkan sebanyak Rp1,37 triliun.
Dari sisi digitalisasi pemerintah daerah, Airlangga menyampaikan bahwa program kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah telah mendorong ekosistem digital secara signifikan.
Sampai dengan semester I tahun 2025, sebanyak 501 pemerintah daerah atau 91,8% telah memiliki ekosistem digital yang ditunjukkan dengan dominasi QRIS dan e-bankingsebesar Rp75,3 triliun dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Upaya digitalisasi juga terus mendorong pergeseran pola perilaku masyarakat ke belanja online dan non-tunai. Hingga September 2025, transaksi non-tunai mencapai Rp642 triliun dan meningkat dibandingkan tahun lalu 20,3%. Di samping itu, realisasi pendapatan dan belanja non-tunai pemerintah daerah juga meningkat.
Beberapa hal yang terus dilakukan oleh pemerintah antara lain perluasan kanal digital termasuk QRIS dan Kartu Kredit Indonesia serta perluasan layanan sinyal terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dengan teknologi serat optik maupun low earth orbit.
Selain itu, dilakukan pula penguatan pembangunan daerah dengan ketersediaan fungsi sebagai bank rekening kas umum daerah, perluasan insentif bagi masyarakat untuk peningkatan kualitas dan kepatuhan masyarakat, serta penguatan koordinasi berbasis satu data, termasuk pajak atau interoperability data antara pusat dan daerah.
