IndonesianForecast, JAKARTA — Tren pembiayaan kredit hijau dinilai positif dengan dominasi penyaluran perbankan nasional dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan hingga tahun 2024, total penyaluran kredit berkelanjutan (KUBL) mencapai Rp2.074 triliun atau sekitar 26,24% dari total kredit nasional.
Portofolio ini didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM sebesar 69,01% diikuti oleh keanekaragaman hayati (16,59 persen) dan kegiatan berwawasan lingkungan sebesar 3,34%.
“Tren positif mulai terlihat pada bank swasta nasional dan BPD yang mulai mengembangkan portofolio hijau serta produk berorientasi ESG (Environmental, Social, and Governance), meskipun skalanya masih terbatas,” ujarnya dikutip Antaranews, Rabu (26/11/2025).
Menurutnya, sebagian besar pembiayaan berkelanjutan masih berakar pada sektor produktif rakyat dan kegiatan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan alam, sebuah potensi besar untuk dikembangkan menjadi green lending yang lebih terarah dan berdampak.
Dian menilai perubahan iklim memang semakin nyata dampaknya terhadap sektor-sektor yang bergantung pada kondisi alam seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dari perspektif regulator, hal ini memunculkan dua sisi bagi sektor keuangan.
Adapun risiko iklim, baik fisik maupun transisi, meningkatkan ketidakpastian terhadap kinerja sektor-sektor tersebut. Risiko gagal panen, gangguan rantai pasok, hingga penurunan produktivitas dapat berdampak pada peningkatan risiko kredit.
Oleh karena itu, OJK mendorong perbankan untuk mulai mengintegrasikan analisis risiko iklim ke dalam proses penyaluran kreditnya, termasuk melalui pengembangan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS).
Selain itum dalam jangka menengah-panjang, perubahan iklim juga membuka peluang investasi baru pada solusi berbasis alam (nature-based solutions), pertanian berkelanjutan, energi terbarukan di wilayah pedesaan, dan infrastruktur adaptasi iklim.
OJK ingin memastikan sektor keuangan tidak hanya melindungi diri dari risiko iklim, tetapi juga berperan aktif dalam pembiayaan transisi menuju ekonomi hijau dan berketahanan iklim. Hal ini sejalan dengan rangkaian kebijakan keuangan berkelanjutan tak hanya CRMS, melainkan juga Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). Selain itu, OJK juga saat ini tengah mengembangkan revisi POJK Keuangan Berkelanjutan (POJK No. 51/2017).
Sementara itu, Senior Vice President Environmental, Social and Governance Group Bank Mandiri Monica Yoanita Octavia menuturkan pihaknya terus memperkuat perannya dalam mendorong transisi energi bersih dan pembangunan berkelanjutan nasional. Hingga Kuartal III tahun 2025, pembiayaan berkelanjutan Bank Mandiri untuk sektor energi terbarukan menembus Rp13 triliun, tumbuh 29% secara tahunan (year-on-year/YoY).
Pertumbuhan ini menegaskan komitmen perseroan dalam mendukung agenda ekonomi hijau serta prioritas Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan transformasi energi rendah karbon sebagai salah satu fokus utama. Komitmen tersebut memastikan arah pembiayaan Bank Mandiri selalu selaras dengan kebijakan Pemerintah dan prioritas strategis nasional.
“Sebagai bank nasional, kami melihat target transisi energi sebagai mandat bersama. Karena itu, kami secara konsisten mengikuti kebijakan dan roadmap Pemerintah, mulai dari Program Strategis Nasional (PSN) hingga rencana transisi energi dalam RUPTL, RUKN, serta berbagai kebijakan di sektor energi lainnya,” ucapnya dalam keterangan.
Menurutnya, dengan menjaga keselarasan ini, Bank Mandiri memperkuat kontribusi terhadap target dekarbonisasi Indonesia, serta memastikan pertumbuhan portofolio hijau Bank Mandiri dalam mendukung percepatan transisi energi dan pembangunan berkelanjutan nasional.
Pembiayaan energi terbarukan memiliki peran strategis karena tidak hanya dalam menekan emisi gas rumah kaca tetapi juga dalam memperluas jangkauan Bank Mandiri untuk mendukung transformasi bisnis hijau di Indonesia.
Bank Mandiri hadir sebagai mitra transisi yang tidak hanya mendampingi perusahaan korporasi, tetapi juga seluruh value chain-nya sehingga tercipta ekosistem energi terbarukan yang lebih solid.
“Pembiayaan yang kami berikan tidak hanya berfokus pada proyek besar pada korporasi, tetapi juga dirancang untuk memperkuat seluruh ekosistem pendukungnya, mulai dari rantai pasok hingga pelaku usaha di lapisan berikutnya. Dengan pendekatan menyeluruh ini, kami ingin memastikan ekosistem energi terbarukan tumbuh secara merata, terintegrasi, dan berkelanjutan,” tuturnya.
Sebagai bagian dari pendekatan tersebut, pembiayaan berkelanjutan Bank Mandiri pada sektor energi terbarukan mencakup proyek-proyek pembangkit listrik seperti PLTA, PLTS, PLT Mini Hydro, PLT Biomass, dan PLTP panas bumi.
Bank Mandiri juga memperkuat industri pendukung EBT melalui pembiayaan bagi manufaktur panel surya dan fasilitas pengolahan biodiesel.
Hingga kuartal III tahun 2025, total pembiayaan berkelanjutan Bank Mandiri mencapai Rp310,05 triliun, tumbuh 8,7% YoY. Dari jumlah tersebut, pembiayaan hijau berkontribusi Rp159 triliun, meningkat 12% YoY, dengan pangsa pasar lebih dari 35% di antara empat bank besar nasional.
Pertumbuhan ini didorong oleh sejumlah sektor prioritas, termasuk produk eco-efficient sebesar Rp13,2 triliun tumbuh 40% YoY, sektor energi terbarukan sebesar Rp13 triliun tumbuh 29% YoY, serta transportasi bersih sebesar Rp9,7 triliun tumbuh 35% YoY.
Pencapaian ini semakin mempertegas posisi Bank Mandiri sebagai salah satu sustainability leaders di sektor keuangan Indonesia, sekaligus memperlihatkan konsistensi perseroan dalam mendorong percepatan transisi menuju ekonomi rendah karbon yang inklusif dan berkelanjutan.
