IndonesianForecast, JAKARTA — Pertumbuhan kawasan industri di Indonesia turut meningkatkan kebutuhan terhadap hunian yang layak dan terjangkau bagi pekerja. Melihat kebutuhan tersebut, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong kolaborasi dengan pengelola kawasan industri, pengembang, perbankan, dan investor untuk mempercepat penyediaan rumah bagi pekerja.
Dorongan tersebut disampaikan dalam ATTEC Global Investment Forum yang menjadi bagian dari rangkaian Jakarta International Investment, Trade, Tourism, and SMEs Expo (JITEX) 2026 di JIEXPO Convention Centre, Kemayoran, Jakarta.
Forum yang diselenggarakan Asian Trade, Tourism and Economics Council (ATTEC) bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan pemangku kepentingan untuk membahas peluang perdagangan, investasi, serta pengembangan ekosistem ekonomi Indonesia.
Ketua Umum ATTEC Budihardjo Iduansjah mengatakan pembangunan kawasan ekonomi dan industri perlu diikuti dengan penyediaan fasilitas pendukung, termasuk hunian bagi tenaga kerja.
“Investasi di kawasan ekonomi dan industri tidak hanya membutuhkan pembangunan pabrik dan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan dukungan sumber daya manusia serta fasilitas pendukung, termasuk penyediaan rumah bagi para pekerja,” ujarnya dikutip Rabu (23/9/2026).
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma menjelaskan, perkembangan kawasan industri akan berjalan beriringan dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja.
“Setiap kawasan industri menurut pandangan kami memerlukan sumber daya manusia yang mumpuni. Karena jumlah penyerapan pegawai dan kebutuhan pekerja akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya kawasan industri,” katanya.
Menurut Sid, akses terhadap kepemilikan rumah menjadi salah satu aspek kesejahteraan yang perlu diperhatikan seiring bertambahnya jumlah pekerja di kawasan industri.
“Salah satu kesejahteraan yang selalu diharapkan oleh para pekerja itu adalah berumah. Di sinilah peran BP Tapera masuk,” jelasnya.
BP Tapera kemudian membuka peluang kerja sama dengan pengelola kawasan industri untuk merancang penyediaan hunian pekerja secara lebih terencana. Kolaborasi tersebut dapat melibatkan pengembang, perbankan, hingga investor agar kebutuhan perumahan dapat disiapkan sejalan dengan perkembangan kawasan industri.
“Kami ingin berkolaborasi bagaimana secara strategis dan terencana, kami bisa mendukung kawasan industri ini dengan perkembangan perumahannya,” ucapnya.
Dari sisi pembiayaan, BP Tapera saat ini bekerja sama dengan 43 mitra perbankan dalam penyaluran KPR subsidi. Hingga September 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai sekitar 50.750 unit rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp18,8 triliun.
Program tersebut menawarkan sejumlah skema pembiayaan yang ditujukan untuk meringankan masyarakat dalam memiliki rumah. Salah satunya uang muka sebesar 1% dengan suku bunga tetap 5% hingga kredit selesai.
“Melalui program ini DP-nya hanya perlu 1% saja. Suku bunganya 5% dan ini tidak berubah hingga KPR tersebut lunas dan rumah menjadi milik,” tuturnya.
Selain itu, tenor pembiayaan dapat mencapai 40 tahun. Dengan skema tersebut, BP Tapera menyebut cicilan rumah dapat dibuat lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Dengan Rp700.000 per bulan, masyarakat sudah dapat menghuni rumah dan mencicil rumah tersebut hingga lunas,” ujarnya.
BP Tapera juga memberikan sejumlah dukungan dalam skema KPR subsidi, termasuk bantuan uang muka sebesar Rp4 juta, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta dukungan premi asuransi dari perbankan.
Tidak hanya rumah tapak, BP Tapera juga mengembangkan skema KPR rusun subsidi. Pilihan tersebut ditujukan antara lain bagi masyarakat yang membutuhkan hunian dengan lokasi yang lebih dekat dengan tempat kerja, terutama di kawasan perkotaan dengan keterbatasan lahan.
Melalui forum ATTEC Global Investment Forum, BP Tapera mendorong terbentuknya kerja sama yang lebih terstruktur antara pemerintah, pengelola kawasan industri, pengembang, perbankan, dan investor dalam menyediakan hunian pekerja.
Sid menambahkan penyediaan rumah diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga mendukung kesejahteraan pekerja dalam jangka panjang.
“Ini yang selalu kita komunikasikan kepada masyarakat khususnya buruh, agar ini meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan pada akhirnya terjadi wealth creation bagi setiap individu tersebut,” katanya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menuturkan kerja sama perdagangan internasional juga memiliki keterkaitan dengan peluang investasi. Menurutnya, berbagai perjanjian dagang yang dimiliki Indonesia dapat membuka akses pasar sekaligus menarik investasi, khususnya investasi yang berorientasi ekspor.
“Kita mempunyai banyak perjanjian dagang. Perjanjian tersebut tidak hanya memenuhi perdagangan, tetapi juga memenuhi investasi. Ketika kita mempunyai banyak peluang ekspor dan akses ekspor ke berbagai negara, dengan sendirinya investasi akan datang, terutama investasi yang berorientasi ekspor,” ujarnya.
Dalam konteks perkembangan kawasan industri, peningkatan investasi dan aktivitas produksi berpotensi diikuti oleh kebutuhan tenaga kerja serta fasilitas pendukung, termasuk perumahan. Karena itu, BP Tapera melihat kolaborasi lintas sektor sebagai salah satu pendekatan untuk menghubungkan pertumbuhan kawasan industri dengan penyediaan hunian pekerja.
