IndonesianForecast, JAKARTA — Target Indonesia mencapai emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060 atau lebih cepat membutuhkan lebih dari sekadar komitmen pengurangan emisi. Kepastian regulasi, konsistensi implementasi kebijakan, serta koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana menerjemahkan target dekarbonisasi ke dalam kebijakan yang dapat diterapkan, khususnya pada sektor industri, kehutanan, dan pengelolaan limbah. Tanpa kerangka regulasi yang jelas dan efektif, berbagai komitmen pengurangan emisi berpotensi menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya.
Organisasi nirlaba internasional di bidang hukum lingkungan ClientEarth menjalin kerja sama dengan Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) melalui penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk periode dua tahun ke depan.
Kolaborasi ini bertujuan memperkuat kerangka hukum, regulasi, dan kebijakan Indonesia dalam mendorong dekarbonisasi serta memastikan transisi energi berjalan secara berkeadilan.
Kerja sama tersebut juga menjadi relevan menjelang Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) yang dijadwalkan berlangsung pada 9–20 November 2026 di Antalya, Turki. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan menjadi salah satu aspek penting untuk menunjukkan kemajuan nyata Indonesia dalam mencapai target iklim.
Acting Associate Director of ClientEarth Japan and Southeast Asia Tim Guanzon mengatakan pencapaian target net zero membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta pengembangan kebijakan yang jelas dan efektif.
Menurutnya, Indonesia telah mengambil sejumlah langkah melalui penerbitan berbagai peraturan yang mendukung transisi energi. Namun, konsistensi implementasi menjadi kunci agar komitmen kebijakan dapat menghasilkan perubahan nyata.
“Mencapai net zero bergantung pada kolaborasi lintas sektor dan pengembangan kebijakan yang jelas serta efektif. Indonesia telah mengambil sejumlah langkah penting, termasuk menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mendukung transisi energi. Implementasi yang konsisten akan menjadi kunci untuk memperkuat kemajuan ini dan mengubah komitmen kebijakan menjadi perubahan nyata,” ujarnya dalam keterangan dikutip Jumat (6/11/2026).
Dia menambahkan bersama IRID, ClientEarth akan membantu memperkuat landasan regulasi yang dibutuhkan untuk mendorong dekarbonisasi industri di Indonesia.
Dalam kerja sama tersebut, ClientEarth dan IRID akan mengidentifikasi berbagai hambatan hukum, regulasi, kebijakan, dan kelembagaan yang berpotensi memperlambat proses dekarbonisasi.
Keduanya akan melakukan penilaian terhadap kerangka kebijakan yang telah berlaku, sekaligus mengevaluasi dampak finansial dan dampak yang lebih luas dari sejumlah alternatif kebijakan. Hasil kajian tersebut nantinya akan diterjemahkan menjadi rekomendasi berbasis bukti bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya.
Sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi prinsip hukum dalam penyusunan regulasi, dekarbonisasi sektoral, serta pengembangan pasar karbon. Penelitian juga akan mempertimbangkan praktik terbaik di tingkat nasional maupun internasional yang relevan dengan kondisi Indonesia.
Fokus tersebut berkaitan dengan sejumlah agenda utama pengurangan emisi nasional, mulai dari dekarbonisasi industri, pencapaian target FOLU Net Sink 2030, hingga pengurangan emisi dari sektor limbah dan metana.
Sebagai knowledge partner, ClientEarth akan menyumbangkan keahlian dalam bidang hukum dan regulasi global yang mencakup energi, keberlanjutan korporasi dan keuangan, kehutanan, serta penggunaan lahan. Sementara itu, IRID memiliki spesialisasi dalam analisis dan advokasi kebijakan serta keterlibatan dalam proses negosiasi iklim.
Executive Director IRID Kuki Soejachmoen menuturkan upaya dekarbonisasi membutuhkan dukungan bukti ilmiah yang kuat sekaligus kerangka regulasi yang dapat diterapkan dalam praktik.
“Upaya dekarbonisasi di Indonesia memerlukan dua hal yang berjalan beriringan, yakni bukti yang kuat dan kerangka regulasi yang dapat mewujudkannya dalam praktik. Keahlian ClientEarth di bidang hukum dan kebijakan global, dipadankan dengan keunggulan kami dalam penelitian dan advokasi ini memungkinkan kami mengubah temuan penelitian menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti para pembuat kebijakan,” katanya.
Selain penelitian bersama, kerja sama dua lembaga tersebut juga mencakup pelibatan pemangku kepentingan melalui diskusi, lokakarya, dan seminar. Kegiatan ini ditujukan untuk memperluas pertukaran pengetahuan sekaligus membangun pemahaman bersama mengenai kebutuhan regulasi dalam mendukung transisi energi.
Pendekatan tersebut mencerminkan bahwa dekarbonisasi tidak hanya berkaitan dengan pengembangan teknologi energi bersih. Aspek pembiayaan, kepastian hukum, tata kelola, dan kesiapan kelembagaan juga menentukan keberhasilan pelaksanaannya.
Keterlibatan pemerintah, masyarakat sipil, lembaga penelitian, dan sektor swasta diperlukan agar kebijakan pengurangan emisi dapat berjalan secara terintegrasi.
Dengan masa kerja sama selama dua tahun, ClientEarth dan IRID diharapkan dapat menghasilkan kajian serta rekomendasi yang membantu memperkuat fondasi kebijakan dekarbonisasi Indonesia.
Menjelang COP31, tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai komitmen iklim tidak berhenti pada target dan dokumen kebijakan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah implementasi yang terukur di berbagai sektor ekonomi.
