IndonesianForecast, JAKARTA — Dampak krisis iklim tak berhenti pada banjir, kebakaran hutan, atau cuaca ekstrem.
Bagi masyarakat, krisis ini juga berarti pengeluaran rumah tangga yang meningkat, pendapatan yang tertekan, dan kebutuhan untuk mencari cara tambahan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Riset terbaru Greenpeace Indonesia bertajuk Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah menunjukkan, dampak krisis iklim paling banyak dirasakan masyarakat pada pola konsumsi dan biaya pangan, dengan proporsi 41%. Sebanyak 39% responden merasakan dampaknya terhadap produktivitas dan pendapatan, sementara 20% lainnya terdampak pada akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
Temuan tersebut mencakup delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul atau Yogyakarta Raya.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait menilai temuan ini memperlihatkan bahwa krisis iklim bukan lagi semata persoalan lingkungan. Dampaknya telah masuk ke ruang-ruang kehidupan sehari-hari, mulai dari meja makan hingga tempat kerja.
“Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan,” ujarnya dalam keterangan, Selasa (20/10/2026).
Tekanan ekonomi membuat masyarakat melakukan berbagai cara untuk menjaga pengeluaran dan menambah pemasukan. Riset Greenpeace mencatat, 57,34% responden memangkas konsumsi non-esensial untuk menghemat sekitar Rp50.000 hingga Rp1 juta per bulan.
Sebanyak 38,78% responden memilih menanam kebutuhan pokok di rumah, yang dapat menghemat sekitar Rp80.000 hingga Rp500.000 per bulan. Sementara itu, 56,79% mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru untuk memperoleh tambahan pendapatan sekitar Rp500.000 hingga Rp2,5 juta per bulan.
Ada pula 17,73% responden yang mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayuran, telur, dan susu, dengan nilai tambahan penghasilan atau manfaat ekonomi sekitar Rp5.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Berbagai langkah tersebut menunjukkan upaya masyarakat beradaptasi di tengah tekanan biaya hidup. Namun, pada saat yang sama, temuan ini juga menggambarkan besarnya beban yang harus ditanggung rumah tangga untuk menghadapi dampak krisis.
Nelayan dan pekerja sektor gig, termasuk pengemudi ojek daring serta pekerja lepas, menjadi kelompok yang disoroti Greenpeace karena rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan dan gangguan aktivitas ekonomi.
Ketika cuaca ekstrem menghambat pekerjaan, pendapatan dapat ikut terpengaruh. Sementara itu, kenaikan harga kebutuhan sehari-hari membuat penghasilan yang tersedia semakin terbatas.
Isu tersebut menjadi sorotan Greenpeace Indonesia bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Organisasi lingkungan itu menggelar aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, dengan membentangkan dua spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang.
Spanduk pertama bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dan diarahkan ke Istana Merdeka. Spanduk lainnya bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”
Aksi tersebut menjadi desakan agar pemerintah menempatkan penanganan krisis iklim sebagai bagian dari upaya melindungi kesejahteraan masyarakat.
Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia Atha Rasyadi turut mempertanyakan siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi ketika masyarakat masih menghadapi tekanan biaya hidup dan dampak kerusakan lingkungan.
Dia menyoroti klaim Presiden Prabowo mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45% pada paruh pertama 2026 dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD tahun ini. Menurut Atha, angka pertumbuhan tersebut perlu dilihat bersama kondisi yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
Greenpeace juga menyoroti kebijakan anggaran pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis dan pemangkasan anggaran penanggulangan bencana. Organisasi itu menilai kebijakan tersebut perlu dikaji dari sisi dampaknya terhadap harga pangan dan kemampuan negara merespons bencana.
Bagi masyarakat yang mengalami bencana, dampak krisis iklim dapat menambah pengeluaran rumah tangga sekaligus mengganggu kesehatan dan akses pendidikan anak. Karena itu, persoalan iklim berkaitan erat dengan perlindungan sosial, ketahanan pangan, pekerjaan, dan kesiapan menghadapi bencana.
Greenpeace meminta pemerintah menggunakan temuan riset Besok Harga Naik! sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan iklim yang berpihak pada masyarakat, terutama kelompok pekerja yang rentan secara ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Menurut dia, masyarakat tidak seharusnya menanggung sendiri dampak krisis iklim yang mengancam penghasilan dan meningkatkan biaya hidup.
“Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim,” ucapnya.
