IndonesianForecast, JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi menyeret perusahaan pemegang konsesi ke ranah hukum lintas negara. Ketika kabut asap menyebar hingga Malaysia dan Singapura, tanggung jawab korporasi atas aktivitas pengelolaan lahan di Indonesia kembali menjadi sorotan.
Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pihak yang menyalakan api. Perusahaan juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila aktivitas pengelolaan lahannya meningkatkan risiko kebakaran atau terbukti lalai memenuhi kewajiban pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Lawyer, Food, Ocean, and Land Use (FOLU) Japan and Southeast Asia ClientEarth Azam Hawari menilai tanggung jawab perusahaan perlu dilihat secara lebih luas, termasuk dari aktivitas sebelum kebakaran terjadi.
“Pertanggungjawaban perusahaan tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang menyalakan api. Aktivitas pengelolaan lahan yang meningkatkan risiko kebakaran, seperti pengeringan gambut melalui drainase, serta kegagalan memenuhi kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran juga perlu diperiksa. Memiliki izin konsesi tidak berarti perusahaan terbebas dari kewajiban untuk melindungi lingkungan,” ujarnya dikutip dalam laporan, Jumat (30/10/2026).
Persoalan ini diuraikan dalam kajian Breathing Smoke: Corporate Legal Obligations and Accountabilities Arising from Forest and Land Fires and Transboundary Haze yang diterbitkan pada Oktober 2026. Kajian tersebut disusun oleh Azam Hawari dan Hannah Chan dari ClientEarth serta Kuberan Hansrajh Kumaresan, Head of Legal Advocacy, RimbaWatch.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melaporkan sekitar 74% titik panas yang diidentifikasi di Kalimantan berada di dalam wilayah konsesi perusahaan. Meski demikian, keberadaan titik panas di area konsesi tidak otomatis membuktikan tanggung jawab perusahaan atas kebakaran. Pembuktian tetap harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Karhutla sendiri bukan persoalan baru. Pada 2015, kebakaran menghanguskan sekitar 2,61 juta hektare hutan dan lahan di Indonesia. Kabut asap yang dihasilkan turut berdampak ke Malaysia dan Singapura.
Dampak lingkungan juga berlangsung dalam jangka panjang. Pantau Gambut menemukan bahwa dari lahan gambut yang terbakar sepanjang 2015–2019 dalam cakupan penelitiannya, sebanyak 54 persen berubah menjadi perkebunan monokultur, terutama kelapa sawit. Sementara itu, hanya 3 persen yang kembali menjadi hutan.
Dalam kerangka hukum Indonesia, pembukaan lahan dengan cara membakar dilarang, dengan pengecualian terbatas terkait kearifan lokal. Namun, kewajiban perusahaan tidak berhenti pada larangan pembakaran.
Pada lahan gambut, risiko kebakaran dapat muncul jauh sebelum api menyala. Pembuatan saluran drainase untuk kepentingan budidaya dapat menurunkan permukaan air dan membuat gambut mengering. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan lahan terhadap kebakaran. Ketika terbakar, api bahkan dapat merambat di bawah permukaan sehingga sulit dideteksi dan dipadamkan.
Oleh karena itu, regulasi Indonesia juga melarang pembuatan saluran drainase yang menyebabkan gambut mengering. Pemerintah dapat memerintahkan penutupan saluran, penghentian pelanggaran, hingga pemulihan fungsi lingkungan meskipun kebakaran belum terjadi.
Selain itu, pemegang konsesi hutan dan pengelola perkebunan wajib menyediakan kapasitas pencegahan serta penanggulangan kebakaran sesuai standar yang berlaku. Kewajiban tersebut meliputi ketersediaan personel, peralatan, sistem deteksi dan komunikasi, serta infrastruktur penyediaan air.
Menurut Azam, pendekatan hukum tersebut penting karena penanganan karhutla perlu dimulai sebelum kebakaran terjadi. Pemeriksaan terhadap kondisi lahan dan kesiapan fasilitas pemadam dapat menjadi instrumen untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran lebih awal.
Pemerintah juga memiliki kewajiban mengawasi kepatuhan perusahaan melalui pemeriksaan terhadap pengelolaan lahan, catatan operasional, dan kesiapan peralatan.
Pelanggaran kewajiban pencegahan kebakaran dapat ditindak melalui mekanisme administratif. Pemerintah memiliki kewenangan menjatuhkan teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, hingga pembekuan atau pencabutan izin usaha.
Paksaan pemerintah dapat berupa penghentian sementara kegiatan, tindakan korektif, maupun kewajiban pemulihan lingkungan. Dalam kondisi tertentu, tindakan tersebut dapat dilakukan tanpa didahului teguran, terutama ketika terdapat ancaman serius terhadap manusia dan lingkungan atau risiko dampak yang lebih besar apabila pelanggaran tidak segera dihentikan.
Pada Agustus 2026, Kementerian Kehutanan mengumumkan sanksi administratif terhadap enam pemegang konsesi hutan setelah melakukan pemeriksaan atas kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran.
Lima perusahaan menerima perintah paksaan pemerintah, sedangkan satu perusahaan juga dikenai pembekuan izin usaha karena kebakaran yang luas dan berulang. Perusahaan-perusahaan tersebut diwajibkan memperbaiki sistem pengendalian kebakaran dan memulihkan wilayah terdampak.
Selain sanksi administratif, perusahaan juga dapat menghadapi gugatan perdata. Gugatan dapat diajukan untuk memperoleh ganti rugi, menghentikan pencemaran, memulihkan ekosistem yang rusak, atau menggabungkan beberapa bentuk tuntutan tersebut.
Dalam kondisi tertentu, prinsip pertanggungjawaban mutlak atau strict liability dapat diterapkan. Prinsip ini memungkinkan perusahaan dimintai pertanggungjawaban tanpa penggugat harus membuktikan unsur kesengajaan atau kelalaian apabila kegiatan yang dilakukan memenuhi kriteria dalam undang-undang, seperti kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan.
Meski demikian, penggugat tetap harus membuktikan adanya kegiatan yang memenuhi kriteria, kerugian, serta hubungan sebab akibat antara kegiatan tersebut dan kerusakan lingkungan.
Salah satu contoh penerapannya terlihat dalam perkara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT Waringin Agro Jaya. Dalam perkara itu, perusahaan berargumen bahwa kebakaran dipicu masyarakat di luar wilayah konsesinya serta diperburuk angin kencang, kekeringan, dan fenomena El Niño.
Namun, pengadilan tetap menerapkan prinsip strict liability. Perkara ini menunjukkan bahwa cuaca ekstrem atau sumber api dari pihak luar tidak serta-merta membebaskan perusahaan dari tanggung jawab hukum.
Pertanggungjawaban perusahaan juga dapat masuk ke ranah pidana. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur larangan pembukaan lahan dengan cara membakar serta tindakan sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan terlampauinya baku mutu atau kriteria kerusakan lingkungan tertentu.
Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya terbatas pada pihak yang sengaja menyalakan api. Kegagalan memenuhi kewajiban pencegahan atau penanggulangan juga dapat menjadi bagian dari pemeriksaan dugaan kelalaian, sepanjang unsur tindak pidananya dapat dibuktikan.
Perkara PT National Sago Prima menjadi salah satu contoh. Mahkamah Agung menguatkan putusan yang menyatakan fasilitas pencegahan kebakaran perusahaan tidak memadai sehingga perusahaan gagal mengendalikan kebakaran. Kondisi tersebut mendukung pemidanaan atas kelalaian.
Perusahaan juga dinyatakan bersalah melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin menteri yang diwajibkan serta beroperasi tanpa izin lingkungan.
Mahkamah Agung menjatuhkan denda Rp3 miliar dan memerintahkan perusahaan memenuhi standar fasilitas pencegahan serta pemadaman kebakaran dalam waktu satu tahun di bawah pengawasan instansi lingkungan hidup setempat.
Selain denda, perusahaan dapat dikenai hukuman tambahan berupa perampasan keuntungan hasil tindak pidana, penutupan sebagian atau seluruh kegiatan usaha, kewajiban pemulihan kerusakan, hingga penempatan di bawah pengawasan pemerintah selama maksimal tiga tahun.
Singapura Buka Peluang Gugatan terhadap Perusahaan Asing
Persoalan kabut asap menjadi lebih kompleks ketika dampak kebakaran melintasi batas negara. Dalam hal ini, Singapura memiliki instrumen hukum khusus bernama Transboundary Haze Pollution Act 2014 (THPA).
Regulasi tersebut memungkinkan pihak yang berada di Singapura mengajukan tuntutan kompensasi atas cedera pribadi, kerusakan properti, maupun kerugian ekonomi akibat kabut asap yang berasal dari kebakaran di luar wilayah Singapura.
Salah satu aspek penting THPA adalah gugatan tetap dapat diajukan di Singapura meskipun tindakan yang menjadi sumber pencemaran tidak dapat digugat berdasarkan hukum negara tempat tindakan tersebut terjadi.
Senior Lawyer, Resources, Energy, Mobility (REM) Japan and Southeast Asia ClientEarth Hannah Chan menyoroti pentingnya regulasi tersebut dalam membuka jalur pertanggungjawaban lintas negara.
“Transboundary Haze Pollution Act memberikan jalur hukum bagi pihak yang mengalami kerugian di Singapura akibat kabut asap dari kebakaran di luar negeri. Regulasi ini memungkinkan tuntutan atas cedera pribadi, kerusakan properti, dan kerugian ekonomi. Bahkan, dalam kondisi tertentu, pertanggungjawaban dapat menjangkau perusahaan induk yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan operasional di luar negeri,” katanya.
THPA juga mengatur praduga hukum yang dapat menghubungkan kebakaran di luar negeri dengan pencemaran kabut asap di Singapura, serta mengaitkan pemilik atau pengelola lahan dengan tindakan yang berkontribusi terhadap pencemaran setelah persyaratan undang-undang terpenuhi.
Ketentuan tersebut membuka kemungkinan pertanggungjawaban menjangkau perusahaan induk yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan operasional di luar negeri. Namun, hubungan korporasi tidak otomatis membuktikan tanggung jawab. Dasar hukum dan fakta yang dipersyaratkan tetap harus dibuktikan.
Selain itu, penerapan THPA tidak menghilangkan persyaratan yurisdiksi terhadap perusahaan asing, termasuk penyampaian dokumen persidangan ke luar negeri apabila diperlukan.
Pelaksanaan putusan juga menjadi tantangan tersendiri. Indonesia pada umumnya tidak secara langsung mengeksekusi putusan pengadilan asing. Karena itu, efektivitas gugatan di Singapura akan sangat bergantung pada lokasi aset dan pengurus perusahaan, termasuk kemungkinan pelaksanaan putusan di negara lain yang memiliki pengaturan pengakuan putusan timbal balik.
Malaysia memiliki pendekatan hukum yang berbeda. Environmental Quality Act 1974 pada dasarnya berlaku secara teritorial di wilayah Malaysia dan tidak secara tegas memberikan kewenangan ekstrateritorial seperti THPA.
Meski demikian, terdapat kemungkinan gugatan berdasarkan hukum perdata umum atau common law, khususnya melalui prinsip kelalaian. Gugatan dapat diarahkan kepada perusahaan induk Malaysia apabila terdapat dasar untuk menyatakan bahwa kelalaian dalam mengelola anak usahanya di Indonesia menyebabkan kerugian akibat kabut asap.
Penegakan hukum lintas negara juga telah dilakukan melalui mekanisme administratif Singapura.
Hingga 23 Oktober 2026, National Environment Agency (NEA) telah menerbitkan pemberitahuan hukum kepada sepuluh perusahaan di Indonesia berdasarkan Section 9 THPA. Pemberitahuan tersebut antara lain meminta perusahaan menghentikan aktivitas pembakaran serta menyerahkan rencana tindakan untuk memadamkan kebakaran atau mencegah kejadian serupa terulang.
NEA juga menerbitkan pemberitahuan kepada sepuluh perusahaan kelapa sawit dan kehutanan yang terdaftar di Singapura dan memiliki konsesi lahan di Indonesia berdasarkan Section 10. Perusahaan-perusahaan tersebut diminta mengungkapkan hubungan korporasi, lokasi konsesi, serta langkah pencegahan kebakaran yang dilakukan.
Sebelumnya, NEA juga pernah menerbitkan pemberitahuan kepada enam perusahaan pada 2015. Namun, hingga 2026, hanya dua perkara yang telah diselesaikan. Tiga dari enam entitas yang pernah menerima pemberitahuan pada 2015 kembali menerima pemberitahuan pada 2026.
Mekanisme administratif ini dinilai lebih cepat karena tidak bergantung pada pembuktian tanggung jawab melalui persidangan maupun proses eksekusi putusan di negara lain. Namun, pengulangan kasus pada sejumlah perusahaan menunjukkan efektivitasnya sebagai instrumen pencegahan masih perlu diperkuat.
Penegakan Hukum Belum Menjamin Pemulihan Lingkungan
Di luar persoalan pembuktian dan gugatan, pemulihan lingkungan menjadi tantangan tersendiri. Dalam sejumlah perkara perdata, kompensasi kerusakan lingkungan diperlakukan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Setelah masuk ke kas negara, dana tersebut tidak otomatis dapat digunakan untuk memulihkan lokasi yang mengalami kerusakan karena memerlukan proses penganggaran tersendiri.
Hambatan lain mencakup ketidakjelasan tanggung jawab pelaksanaan dan pengawasan pemulihan, rencana pemulihan yang kurang terperinci, serta tingginya biaya pelaksanaan.
Head of Legal Advocacy RimbaWatch Kuberan Hansrajh Kumaresan menuturkan pentingnya memastikan putusan hukum benar-benar menghasilkan pemulihan lingkungan, bukan hanya berhenti pada pembayaran denda atau kompensasi.
“Keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari jumlah perusahaan yang dikenai sanksi atau besarnya kompensasi yang dibayarkan. Hal yang juga penting adalah memastikan lahan dan ekosistem yang rusak benar-benar dipulihkan. Karena itu, rencana pemulihan harus memiliki standar yang jelas, jadwal, anggaran, serta mekanisme pengawasan agar kewajiban tersebut dapat dilaksanakan dan hasilnya dapat diperiksa,” tuturnya.
Perma Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan pengaturan lebih terperinci mengenai rencana pemulihan, termasuk standar pemulihan, jadwal, anggaran, dan pemantauan.
Apabila perusahaan tidak menjalankan kewajiban pemulihan, pihak penggugat dapat melaksanakannya dengan biaya yang dibebankan kepada perusahaan sesuai mekanisme yang diatur. Regulasi tersebut juga mengatur pembentukan tim pengawas dan pelaporan perkembangan pemulihan setiap bulan yang dapat diakses publik.
Dalam perkara pidana, regulasi tersebut juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk memeriksa dan melengkapi rencana pemulihan. Apabila putusan pemulihan tidak dijalankan dalam waktu tiga bulan setelah berkekuatan hukum tetap, terdapat mekanisme penyitaan dan pelelangan aset perusahaan.
Meski demikian, pedoman operasional lebih lanjut masih diperlukan, terutama mengenai koordinasi antarlembaga, pengelolaan dana pemulihan, serta verifikasi keberhasilan pemulihan lingkungan.
Tiga Langkah untuk Mencegah Karhutla Berulang
Adapun terdapat tiga prioritas untuk memperkuat pertanggungjawaban atas karhutla dan kabut asap lintas negara.
Pertama, pemerintah perlu mengoptimalkan kewenangan pencegahan melalui pemeriksaan terhadap konsesi yang rawan kebakaran. Pemeriksaan tidak hanya mencakup keberadaan api, tetapi juga kondisi hidrologi gambut, ketersediaan personel, peralatan, dan sumber air untuk pemadaman. Langkah korektif perlu disertai tenggat waktu dan pemeriksaan lanjutan.
Kedua, mekanisme pemulihan lingkungan perlu dijalankan secara lebih efektif. Pemerintah dan otoritas lingkungan perlu memastikan rencana pemulihan dapat dilaksanakan, pendanaan tersedia, dan hasilnya dipantau berdasarkan standar pemulihan yang berlaku.
Ketiga, kerja sama lintas negara perlu diperkuat melalui pertukaran informasi mengenai batas konsesi, struktur pengendalian perusahaan, serta catatan pemantauan kebakaran. Potensi gugatan juga perlu dinilai sejak awal berdasarkan bukti paparan kabut asap, kerugian aktual, hubungan sebab akibat, lokasi aset tergugat, serta ketersediaan perjanjian timbal balik untuk pelaksanaan putusan.
Kementerian Kehutanan melaporkan bahwa hingga 19 Oktober 2026 sebanyak 32 perusahaan telah dikenai sanksi administratif terkait karhutla. Rinciannya, 19 perusahaan mengalami pembekuan izin disertai perintah pemulihan, delapan perusahaan menerima perintah pemulihan, dan lima perusahaan dikenai pencabutan izin. Sementara itu, proses pidana tengah berjalan terhadap 125 subjek hukum.
Rangkaian instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api atau penindakan terhadap pelaku pembakaran. Pengawasan sebelum kebakaran, pertanggungjawaban perusahaan, pemulihan ekosistem, serta kerja sama antarnegara menjadi bagian penting untuk mencegah krisis kabut asap terus berulang.
