IndonesianForecast, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggandeng 20 asosiasi pengembang perumahan untuk memastikan ketersediaan pasokan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada 2026.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan BP Tapera juga bersinergi dengan 20 asosiasi pengembang perumahan yang berperan penting dalam memastikan ketersediaan pasokan rumah bagi MBR sekaligus sebagai mitra dalam memberikan pengawasan kepada anggotanya dalam membangun rumah yang berkualitas.
Penandatanganan perjanjian tersebut diwakili oleh tujuh asosiasi dengan kontribusi tertinggi dalam Pembangunan rumah yaitu Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (APERNAS), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS), Pengembang Indonesia (PI) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).
Ruang lingkup perjanjian itu meliputi pemanfaatan data supply dan demand, pengelolaan aplikasi, pembangunan rumah layak huni dan pembinaan atas pengendalian rumah layak huni dan siap huni.
Berdasarkan penyaluran dana FLPP periode tahun 205, REI menjadi asosiasi pengembang perumahan yang tertinggi dalam membangun rumah sebesar 112.557 unit disusul APERSI sebanyak 80.048 unit, HIMPERRA 36.540 unit, APERNAS 9.235 unit, ASPRUMNAS 8.789 unit, PI 8.198 unit, dan Appernas Jaya 4.905 unit.
“Hingga tahun 2025 penyaluran dana FLPP didukung penuh oleh 22 asosiasi pengembang perumahan di seluruh Indonesia. Kami berharap dukungan terus dilanjutkan dengan kualitas rumah yang layak untuk dihuni di tahun mendatang,” ujarnya, Selasa (23/12/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan rumah subsidi harus tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.
Pemerintah terus mendorong pemanfaatan dana bantuan pembiayaan perumahan melalui Subsidi KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola dan disalurkan oleh BP Tapera.
Adapun FLPP tahun ini menjadi penyaluran tertinggi sepanjang sejarah. Capaian penyaluran FLPP sepanjang tahun 2025 merupakan hasil dari dukungan, arahan, dan pendampingan berkelanjutan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
“Terima kasih Bapak Menteri Perumahan atas dukungan dan arahan yang terus mendampingi kami hingga mencapai akselerasi capaian yang luar biasa. Ini merupakan komitmen kuat pemerintah untuk mencapai target 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia,” ucapnya.
Hingga 22 Desember 2025, penyaluran dana FLPP telah mencapai 270.985 unit rumah sebesar Rp33,66 triliun. Penyaluran dana ini disalurkan melalui 39 bank penyalur dengan rumah yang dibangun oleh 8.058 pengembang yang terdiri dari 13.118 perumahan yang tersebar di 33 provinsi di 401 kabupaten/kota.
Bank BTN tercatat sebagai bank penyalur FLPP tertinggi dengan realisasi 128.608 unit rumah subsidi. Pada posisi kedua diikuti Bank BTN Syariah (Bank Syariah Nasional) yang menyalurkan FLPP untuk 59.463 unit.
Kemudian berturut-turut Bank BRI 31.645 unit, Bank BNI 14.179 unit, dan Bank Mandiri 10.591 unit, Bank Syariah Indonesia 4.062 unit, BPD Jawa Barat dan Banten 3.915 unit, BPD BJB Syariah 2.660 unit, BPD Sumsel Babel 2.430 unit, dan BPD Sumsel Babel Syariah 1.695 unit.
“Saya berharap kinerja ini tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk penyaluran sesuai target penyaluran FLPP di tahun 2026,” tuturnya.
Sejak diluncurkan pada tahun 2010, Program FLPP terus berkembang sebagai instrumen negara dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BP Tapera.
Ketentuan KPR FLPP antara lain suku bunga 5% tetap selama jangka waktu, KPR sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit, cicilan KPR maksimal 20 tahun, uang muka mulai dari 1%, dan bebas PPN.
