IndonesianForecast, JAKARTA — Pasar perkantoran Jakarta mulai menunjukkan pergerakan positif pada kuartal I/2026, terutama di kawasan pusat bisnis atau central business district (CBD), seiring meningkatnya aktivitas sewa dan tren perpindahan tenant ke gedung dengan kualitas lebih baik.
Berdasarkan laporan Leads Property Services Indonesia, tidak ada tambahan gedung perkantoran baru di CBD Jakarta sepanjang kuartal I/2026. Dengan demikian, total pasokan masih berada di level 7,45 juta meter persegi.
CEO PT Leads Property Services Indonesia Hendra Hartono mengatakan kondisi tersebut mencerminkan sikap pengembang yang masih cenderung menahan ekspansi di tengah pasar yang masih mengalami kelebihan pasokan dalam beberapa tahun terakhir.
Meski situasi geopolitik di Timur Tengah masih memanas, pasar perkantoran Jakarta dinilai belum terkena dampak signifikan. Aktivitas leasing justru meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya didorong kebutuhan perusahaan untuk pindah ke gedung yang lebih modern dan berlokasi strategis.
Pada kuartal berjalan, penyerapan ruang kantor tercatat mencapai 24.325 meter persegi. Permintaan terutama datang dari sektor teknologi informasi, perbankan, serta minyak dan gas.
“Permintaan juga mulai terlihat dari bisnis logistik, marketplace perlengkapan usaha, hingga distributor produk teknis,” ujarnya dalam laporan dikutip Kamis (30/4/2026).
Kawasan Jenderal Sudirman dan SCBD masih menjadi lokasi yang paling diminati tenant. Namun, koridor Rasuna Said mulai menarik perhatian perusahaan asal China karena menawarkan tarif sewa lebih kompetitif, akses LRT, serta lokasi yang dekat dengan Kedutaan Besar China di Mega Kuningan.
Seiring perpindahan tenant ke gedung dengan kualitas lebih tinggi, tingkat hunian perkantoran CBD naik menjadi 73,7% atau meningkat 0,33 poin persentase dibandingkan kuartal sebelumnya. Tidak adanya tambahan pasokan baru juga membantu pemilik gedung eksisting memperbaiki tingkat okupansi.
Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi pemilik gedung untuk mulai melakukan penyesuaian tarif sewa dasar, terutama untuk gedung dengan tingkat hunian yang sudah cukup tinggi.
Kendati demikian, rerata tarif sewa bruto masih terkoreksi tipis sebesar 0,21% menjadi Rp337.562 per meter persegi per bulan. Pemilik gedung masih memilih menjaga tarif tetap kompetitif karena pasar perkantoran saat ini masih cenderung berpihak pada penyewa.
Sementara itu, harga strata-title perkantoran di CBD turun sekitar 0,2% secara kuartalan menjadi Rp55,5 juta per meter persegi. Pada periode yang sama, transaksi strata-title tercatat sekitar 4.400 meter persegi, dengan hampir separuh permintaan berasal dari kawasan Thamrin.
Associate Director PT Leads Property Services Indonesia Martin Samuel Hutapea menuturkan pasar perkantoran di luar CBD masih menghadapi tekanan. Pada kuartal I/2026, pasar perkantoran outside CBD (OCBD) mencatat penyerapan negatif sekitar 26.156 meter persegi, terutama akibat relokasi tenant ke kawasan CBD.
Jakarta Selatan masih mendominasi pasar OCBD dengan kontribusi sekitar 44% terhadap total pasokan yang mencapai 4,2 juta meter persegi.
“Permintaan tetap ada, khususnya dari perusahaan yang mencari ruang kantor dengan harga lebih kompetitif, seperti bisnis desain interior, vendor perlengkapan, hingga distributor produk tertentu,” katanya.
Relokasi tenant ke CBD membuat tingkat hunian perkantoran OCBD turun menjadi 76% atau melemah 0,6 poin persentase secara kuartalan. Kondisi ini mendorong pemilik gedung menawarkan skema leasing yang lebih fleksibel, mulai dari paket sewa kompetitif hingga penyesuaian syarat komersial untuk mempertahankan tenant.
Tekanan pasar juga tercermin pada rata-rata tarif sewa bruto yang turun 0,6% menjadi Rp238.100 per meter persegi per bulan atau sekitar US$14,4.
Di sisi lain, harga strata-title perkantoran di luar CBD ikut terkoreksi 0,6% menjadi Rp31,3 juta per meter persegi. Pelemahan pasar sewa dinilai turut memengaruhi minat investor yang masih cenderung berhati-hati.
Ke depan, Leads Property memperkirakan tarif sewa perkantoran di CBD akan cenderung stabil di tengah minimnya tambahan pasokan baru. Sementara itu, pasar OCBD diperkirakan masih akan menghadapi tekanan penyesuaian harga, terlebih dengan rencana masuknya beberapa proyek baru pada akhir 2026.
“Di tengah ketidakpastian global dan potensi kenaikan harga energi, perusahaan dinilai masih akan lebih selektif dalam melakukan ekspansi bisnis. Namun, kebijakan work from home (WFH) satu kali sepekan bagi institusi pemerintah diperkirakan belum akan berdampak signifikan terhadap permintaan ruang kantor, terutama dari sektor swasta,” tutur Martin.
