IndonesianForecast, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diminta Presiden Prabowo Subianto untuk membantu menyesuaikan bursa Indonesia agar memenuhi standar internasional yang paling tinggi untuk menciptakan kepercayaan.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan penyesuaian standar bursa Indonesia harus dijalankan dengan prinsip transparansi. Transparansi sangat menentukan kepercayaan pemilik modal untuk berinvestasi, baik di pasar modal maupun investasi jangka panjang.
“Arahannya ya bahwa bursa kita ini harus sesuai dengan standar yang paling tinggi, standar internasional yang paling tinggi, karena itu menciptakan kepercayaan,” ujarnya, Rabu (4/2/2026).
Menurutnya, penyesuaian standar bursa Indonesia harus dijalankan dengan prinsip transparansi. Transparansi sangat menentukan kepercayaan pemilik modal untuk berinvestasi, baik di pasar modal maupun investasi jangka panjang.
Dia mengungkapkan bahwa dalam pembicaraannya dengan Presiden, Rosan bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan sejumlah langkah terkait dengan MSCI dan situasi bursa Indonesia. Salah satunya adalah demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI).
“Itu kan kami bersama-samalah, ditanya Presiden bagaimana perkembangan bursa, kami bersama-sama menyampaikan ke Presiden perkembangannya apa, terus apa yang dilakukan,” katanya.
Langkah-langkah yang diajukan tidak hanya bertujuan untuk merespons MSCI tetapi juga meningkatkan pasar Indonesia menjadi lebih baik dan transparan.
“Kepercayaannya juga lebih meningkat, baik dalam maupun luar negeri. Itu yang kami sampaikan,” ucapnya.
Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir menilai demutualisasi bursa dapat mengurangi konsentrasi kepemilikan serta mendorong penguatan, pendalaman, dan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.
Menurutnya, pandangan tersebut didasarkan pada pengalaman berbagai bursa di negara lain yang telah lebih dahulu menerapkan demutualisasi dan menunjukkan hasil yang konsisten serta positif.
“Ini bagus karena sudah terbukti di banyak yang sudah negara maju. Jadi ini bagian yang natural untuk kita menjadi institusi yang lebih besar,” tuturnya.
Praktik demutualisasi di berbagai negara disertai pemisahan peran yang jelas antara pemilik hingga pengawas, sehingga meminimalkan potensi konflik kepentingan. Di sejumlah negara, seperti Hong Kong dan India, investor institusional termasuk sovereign wealth fund (SWF) dapat menjadi pemegang saham. Namun, fungsi pengaturan dan pengawasan tetap sepenuhnya berada di tangan regulator.
Menurut Pandu, pengaturan seperti ini justru lebih baik karena menjaga independensi sekaligus memperkuat kepercayaan pasar, dibandingkan struktur lama yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Secara global, demutualisasi telah diterapkan oleh banyak bursa. Bursa Efek Australia (ASX) melakukannya pada 1998, sementara National Stock Exchange of India pada 1992 atau lebih dari 25 tahun lalu.
Dia menilai pengalaman internasional menunjukkan hasil yang berulang. Setelah demutualisasi, bursa menjadi lebih besar, lebih dalam, dan lebih kuat seiring waktu.
“Inilah alasan mengapa Danantara menjadi pendukung kuat terhadap demutualisasi bursa efek,” ujarnya.
Selain memperkuat tata kelola melalui pengawasan yang lebih ketat hingga akuntabilitas yang jelas, demutualisasi juga dinilai meningkatkan integritas pasar lewat pembagian kewenangan yang tegas serta transparansi pelaporan.
Model ini turut membuka akses permodalan yang lebih luas, mempercepat pengambilan keputusan, danmemungkinkan pengembangan bisnis dan inovasi baru.
“Kerangka undang-undang telah tersedia, sementara pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah (PP). Namun, proses demutualisasi diserahkan sepenuhnya kepada regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” katanya.
