IndonesianForecast, JAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong pengembangan kredit biodiversitas atau biodiversity credits sebagai inovasi pembiayaan untuk mendukung pengelolaan taman nasional sekaligus memperkuat upaya konservasi keanekaragaman hayati Indonesia.
Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki mengatakan instrumen tersebut dapat membuka peluang agar hasil nyata dari kegiatan konservasi memiliki nilai yang dapat diukur dan menjadi dasar untuk memperoleh sumber pembiayaan berkelanjutan.
“Melalui biodiversity credits, hasil positif dari upaya konservasi dapat diukur dan kemudian menjadi dasar untuk membuka sumber pembiayaan,” kata Rohmat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Menurut Rohmat, biodiversity credits berpotensi mempertemukan agenda pelestarian alam dengan sumber pembiayaan baru, termasuk dari sektor swasta yang ingin berkontribusi terhadap kegiatan konservasi dengan hasil yang terukur.
“Ini memberikan peluang bagi lebih banyak pihak untuk ikut berinvestasi dalam menjaga keanekaragaman hayati Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah saat ini juga mulai menyiapkan lokasi percontohan untuk pengembangan skema pembiayaan taman nasional. Melalui Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, telah ditetapkan 13 taman nasional dan dua lanskap konservasi spesies ikonis sebagai lokasi percontohan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencari alternatif pembiayaan konservasi di tengah kebutuhan pendanaan yang semakin besar untuk menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati.
Namun, Kemenhut menilai pengembangan biodiversity credits tidak dapat hanya berorientasi pada aspek finansial. Rohmat menegaskan, instrumen tersebut membutuhkan tata kelola dan landasan hukum yang kuat agar manfaat ekonomi yang dihasilkan tetap sejalan dengan tujuan konservasi.
Kemenhut juga tengah menyiapkan kerangka regulasi yang mencakup pemanfaatan keanekaragaman hayati, prosedur perizinan, pemilihan lokasi, hingga struktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Rohmat mengatakan biodiversity credits nantinya tidak berdiri sebagai satu-satunya sumber pembiayaan konservasi. Instrumen tersebut akan menjadi bagian dari portofolio pembiayaan yang lebih luas.
Portofolio tersebut mencakup pembiayaan publik, pembiayaan karbon, filantropi, investasi swasta yang bertanggung jawab, pariwisata berkelanjutan, serta usaha berbasis alam.
“Biodiversity credits juga bukan semata-mata aset finansial, tetapi merupakan instrumen penting modal alam (natural capital) untuk memastikan investasi kembali yang berintegritas tinggi dan berkelanjutan dalam jangka panjang bagi hutan hujan tropis Indonesia dan masyarakat yang berperan sebagai penjaga alam,” ujar Rohmat.
Ia menambahkan, pengembangan biodiversity credits harus dilakukan secara terukur, transparan, dan berintegritas dengan tetap menempatkan kepentingan konservasi sebagai prioritas.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap biodiversity credits tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan baru, tetapi juga dapat menciptakan mekanisme yang menghubungkan nilai ekonomi dengan keberhasilan menjaga keanekaragaman hayati serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan konservasi.
