IndonesianForecast, JAKARTA — Realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 9 Oktober 2026 baru mencapai 177.161 unit atau 50,62% dari target 350.000 unit. Pemerintah pun mendorong percepatan penyaluran melalui evaluasi bersama perbankan dan pengembang, sekaligus mengoptimalkan permohonan pembiayaan yang masih berproses.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan perlunya langkah konkret untuk mengejar target pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Berdasarkan data internal BP Tapera per 9 Oktober 2026, realisasi KPR subsidi terdiri atas 177.140 unit rumah tapak dan 21 unit rumah susun. Angka tersebut masih menyisakan selisih 172.839 unit dari target tahunan 350.000 unit.
“Pentingnya sense of crisis, evaluasi mendasar, dan terobosan konkret agar kendala administratif maupun teknis tidak menghambat pencapaian target FLPP 2026,” ujarnya, Jumat (9/10/2026).
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan capaian tersebut sebagai dasar untuk memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat penyaluran pada sisa tahun berjalan.
Data BP Tapera menunjukkan bahwa realisasi FLPP secara kumulatif hingga 9 Oktober 2026 masih tertinggal dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada 9 Oktober 2025, penyaluran tercatat mencapai 197.507 unit, sedangkan pada 9 Oktober 2026 mencapai 177.161 unit.
Dengan demikian, realisasi tahun ini lebih rendah 20.346 unit atau sekitar 10,3% dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Meski demikian, perbandingan berdasarkan periode triwulanan memperlihatkan perkembangan yang beragam. Pada triwulan I 2026, realisasi mencapai 41.084 unit, turun 24% dibandingkan 53.873 unit pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan II, penyaluran mencapai 50.447 unit, lebih rendah 25% dibandingkan 67.103 unit pada 2025.
Kinerja kemudian membaik pada kuartal III. Realisasi periode Juli–September 2026 mencapai 73.477 unit, meningkat sekitar 9% dibandingkan 67.458 unit pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Peningkatan juga terlihat pada periode 1–9 Oktober. Realisasi mencapai 12.153 unit, naik 34% dibandingkan 9.073 unit pada periode yang sama tahun lalu.
Perkembangan tersebut menunjukkan adanya peningkatan penyaluran pada paruh kedua tahun ini. Namun, percepatan lebih lanjut masih diperlukan untuk mengejar target tahunan yang telah ditetapkan.
Selain realisasi, BP Tapera mencatat adanya potensi permohonan KPR subsidi sebanyak 39.155 unit yang masih berada dalam berbagai tahapan proses. Data ini mencakup 15.520 unit yang lolos pemeriksaan subsidi, 5.764 unit dalam proses analisis kredit, 2.411 unit pada tahap SP3K, 11.685 unit dalam proses trilogi, serta 3.775 unit pada tahap akad kredit.
Apabila seluruh potensi tersebut berhasil direalisasikan, total penyaluran dapat mencapai 216.316 unit atau sekitar 61,8% dari target tahunan 350.000 unit.
Namun, potensi tersebut masih bergantung pada penyelesaian setiap tahapan, termasuk kelayakan calon debitur, persetujuan kredit, kelengkapan dokumen, dan kesiapan rumah yang akan dibeli.
Dari sisi pasokan, BP Tapera mencatat total 27.443 unit yang terdiri atas 2.557 unit rumah tapak dalam proses pembangunan, 22.848 unit rumah tapak siap huni, dan 2.038 unit rumah susun siap huni.
Ketersediaan rumah siap huni menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat proses akad. Karena itu, sinkronisasi data antara bank penyalur, pengembang, dan BP Tapera diperlukan agar calon penerima manfaat yang telah memenuhi persyaratan dapat segera melanjutkan proses pembiayaan.
Dalam rapat evaluasi tersebut, pemerintah juga membahas rencana penyelenggaraan akad massal KPR Sejahtera FLPP sebanyak 71.000 unit di Malang pada 17 Desember 2026.
Agenda tersebut menjadi salah satu upaya mendorong percepatan penyaluran menjelang akhir tahun. Persiapannya memerlukan koordinasi intensif antara BP Tapera, bank penyalur, dan pengembang, terutama dalam pemutakhiran data calon debitur, kepastian kesiapan rumah, kelengkapan dokumen, serta sinkronisasi proses akad dan pencairan.
Dari sisi perbankan, sejumlah persoalan yang dibahas meliputi percepatan analisis kredit, penyelesaian dokumen calon debitur, penyelarasan data realisasi dengan BP Tapera, serta kendala pada tahapan kesiapan rumah, akad, dan pencairan dana.
Perbankan juga menyoroti persoalan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), status Lahan Sawah Dilindungi (LSD), serta kepastian perlindungan asuransi untuk pembiayaan dengan tenor panjang. Optimalisasi jaringan pemasaran dan perluasan jangkauan calon penerima manfaat turut menjadi perhatian.
Sementara itu, asosiasi pengembang mendorong pembaruan data stok rumah siap huni, evaluasi persebaran target berdasarkan kapasitas daerah, serta penyelesaian hambatan perizinan yang memengaruhi kesiapan proyek. Pengembang juga menyampaikan tantangan kenaikan harga tanah, bahan bangunan, dan biaya logistik.
Masukan lainnya mencakup penguatan dukungan pemerintah, penyampaian informasi pemasaran yang akurat, serta strategi berbeda untuk proyek yang sudah siap akad, masih dalam pembangunan, atau menghadapi kendala. Rapat turut membahas peluang peningkatan penyaluran rumah susun subsidi dan pemanfaatan skema pengalihan kepemilikan sesuai ketentuan.
Dalam proyeksi penyaluran untuk Oktober hingga Desember 2026 yang dipaparkan BP Tapera, target realisasi bulanan ditetapkan sebesar 38.200 unit pada Oktober, 66.800 unit pada November, dan 80.000 unit pada Desember. Dengan demikian, total proyeksi penyaluran pada tiga bulan terakhir mencapai 185.000 unit.
Target tersebut menunjukkan besarnya upaya percepatan yang diperlukan pada kuartal IV, terutama melalui optimalisasi rumah siap huni, penyelesaian proses kredit, dan peningkatan koordinasi antara seluruh pihak yang terlibat.
Melalui evaluasi bersama ini, Kementerian PKP dan BP Tapera mendorong seluruh ekosistem perumahan untuk memastikan setiap kendala ditindaklanjuti dengan solusi yang konkret dan terukur. Percepatan realisasi FLPP diharapkan dapat memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Dengan sisa waktu hingga akhir 2026, keberhasilan mencapai target 350.000 unit akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah, perbankan, dan pengembang dalam mengubah potensi permohonan menjadi akad kredit serta memastikan ketersediaan rumah yang siap dihuni.
