IndonesianForecast, JAKARTA — Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV tahun 2025 mampu mencapai rentang 5,6% hingga 5,7% karena tekanan ekonomi sudah berbalik menuju pemulihan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan jika pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,6% hingga 5,7%, maka momentum pertumbuhan ekonomi sudah berbalik menuju ke arah percepatan.
“Laju pertumbuhan ekonomi setahun penuh bisa mencapai 5,2%,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).
Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2025 berada pada level 4,87% kemudian meningkat menjadi 5,12% pada kuartal II dan kembali melambat menjadi 5,04% pada kuartal III tahun 2025.
Salah satu sinyal pemulihan ekonomi terlihat pada pergerakan pasar saham yang naik signifikan. Meskipun pasar saham kerap dianggap hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, namun Purbaya meyakini rekor baru IHSG menjadi sinyal positif bagi investor jangka panjang terjadi perbaikan kondisi ekonomi. Pada akhirnya, investor jangka pendek juga akan ikut masuk bila kinerja positif bisa terus dipertahankan.
Dia meyakini kebijakan penempatan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) menjadi salah satu faktor pendorong pemulihan ekonomi. Pemerintah mulanya memberikan injeksi dana sebesar Rp200 triliun kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada 12 September 2025. Kemudian, nilai injeksi ditambah sebesar Rp76 triliun pada 10 November 2025 agar sektor riil dapat makin bergeliat.
Purbaya menuturkan stimulus itu meningkatkan optimisme masyarakat dan kembali memicu pergerakan ekonomi. Adapun pada data indeks kepercayaan konsumen terhadap kinerja pemerintah oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang meningkat menjadi 113,3 pada Oktober 2025 dari sebelumnya 101,5 pada September 2025.
Dengan membaiknya kepercayaan masyarakat ke kinerja pemerintah, Purbaya yakin demonstrasi ke depan akan bisa berkurang dan pemerintah bersama DPR bisa fokus menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat dengan menjalankan program-program yang telah disetujui.
“Kuncinya ke depan adalah kita harus terus jaga momentum perbaikan ini. Jangan sampai hilang sehingga kita bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi lagi. Kalau kita bisa jaga sih, tahun depan kita bisa tumbuh 6 persen dengan tidak terlalu sulit, saya pikir,” kata Purbaya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 bisa mencapai kisaran 5,4% hingga 5,6%. Capaian ini didorong oleh peningkatan belanja pemerintah serta aktivitas konsumsi masyarakat selama Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
“Kuartal IV kita berharap angkanya dalam range ya, jadi kontribusinya akan lebih tinggi dari 5% karena memang tadi dimonitor hampir seluruh kementerian besar itu serapan anggarannya di atas 90%,” ucapnya.
Beberapa kementerian/lembaga (K/L) utama tengah memaksimalkan realisasi anggaran hingga di atas 90% pada penghujung tahun ini. Kondisi ini dapat menjadi pendorong utama meningkatnya kontribusi belanja pemerintah atau government spending terhadap pertumbuhan.
Selain belanja pemerintah, lanjut Airlangga, sejumlah program bantuan sosial (bansos) diikuti meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode Nataru diperkirakan memberi dorongan tambahan bagi konsumsi domestik. Dorongan ini dapat menjadi komponen terbesar dalam struktur produk domestik bruto (PDB).
“Oleh karena itu, nanti kontribusi dari government spending, kemudian dari berbagai program bansos dan tambahan lagi program lain diharapkan mendorong mobilitas masyarakat dan juga untuk memanfaatkan Nataru,” tuturnya.
Terpisah, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Septian Hario Seto menuturkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7% hingga 8% sangat mungkin dapat tercapai apabila reformasi regulasi dapat dilakukan secara konsisten.
“Kita pernah mencapainya pada 1986-1996, terutama karena reformasi regulasi. Jadi 8% bukan angka mustahil jika reformasi regulasi dilakukan secara konsisten,” ujarnya.
Dia mencontohkan studi kasus sebuah perusahaan alas kaki di Jawa Tengah yang harus memproses izin AMDAL selama hampir dua tahun. Oleh karena itu, pemerintah sedang merancang kebijakan jalur khusus untuk industri padat karya agar proses AMDAL bisa lebih cepat.
Indonesia mampu menavigasi gejolak global karena telah melewati berbagai krisis. Saat ini Indonesia memiliki lebih banyak instrumen fiskal dan moneter. Menurutnya, reformasi struktural dan digitalisasi pemerintahan menjadi faktor penentu dalam menghadapi ketidakpastian global.
Indonesia untuk bisa keluar dari middle income trap atau jebakan pendapatan menengah. Namun, produk domestik bruto (PDB) per kapita perlu mendekati 15.000 dolar Amerika Serikat (AS). Namun, dengan pertumbuhan ekonomi yang masih berada di kisaran 5 persen, target tersebut akan membutuhkan waktu panjang.
“Itu sebabnya kita perlu tumbuh lebih cepat, 6% hingga 7%. Presiden bahkan menargetkan 8%,” ujarnya.
Di sisi lain, Indonesia menghadapi berbagai risiko eksternal, mulai dari perlambatan ekonomi mitra dagang seperti China dan Eropa, ketegangan geopolitik, penataan ulang rantai pasok global akibat kebijakan tarif Amerika Serikat hingga perbedaan arah kebijakan ekonomi berbagai negara.
“Sejumlah isu tidak boleh diabaikan, termasuk disrupsi teknologi kecerdasan buatan (AI), ketahanan pangan global, dan perubahan iklim,” katanya.
Tingginya ketidakpastian global juga berdampak pada turunnya aliran investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI). China menjadi sumber FDI terbesar bagi Indonesia juga menekan investasi luar negerinya.
“Ini membuat banyak negara berkembang kesulitan mengembangkan industri dan mendorong pertumbuhan ekonominya. Karena itu kita perlu mencari sumber investasi alternatif,” tuturnya.
Perlambatan ekonomi Tiongkok juga memicu kekhawatiran atas kelebihan kapasitas (overcapacity) industri negara itu yang kini dialihkan ke pasar global kecuali AS.
“Ekspor ke AS anjlok, tetapi ekspor ke Asean dan negara lain justru melonjak. Jika ini perdagangan yang adil, bukan dumping, tentu tidak masalah. Namun jika mengarah pada praktik tidak adil, pemerintah akan turun tangan,” ujarnya.
Terkait investasi di sektor logam dan pertambangan khususnya hilirisasi nikel, Indonesia tidak lagi mengharapkan lonjakan investasi seperti lima tahun terakhir. Pperlambatan ekonomi Tiongkok membuat negeri itu lebih fokus pada pasar domestik. Alasan kedua, kapasitas produksi nikel Indonesia sudah sangat besar, mencapai 65% hingga 70% dari produksi global tahun ini.
Untuk mineral kritis, ekspansi tetap berlangsung. Aluminium dinilai akan mendapat momentum besar, karena beberapa proyek besar sedang berjalan.
Pada nikel dan baterai, fokus utamanya bukan ekspansi besar, melainkan penyelesaian proyek yang sudah berjalan, seperti pembangunan fasilitas High Pressure Acid Leach (HPAL) dengan tambahan kapasitas 240.000 ton tahun depan yang bahkan disebut menjadi sorotan pasar global karena risiko kelebihan pasokan.
Di luar China, Indonesia kini memiliki ekosistem komponen baterai yang paling lengkap mulai dari alumina, aluminium elektrolitik, anoda (untuk baterai NCM dan LFP), copper foil, material katoda LFP, sel baterai, hingga battery pack.
Untuk banyak komponen, kapasitas Indonesia berada di posisi satu atau dua secara global di luar Tiongkok. Karena itu, ujar dia, Indonesia dapat menjadi sumber diversifikasi rantai pasok baterai bagi pasar internasional.
“Menurut saya, kita hanya perlu menarik sebagian komponen yang kami anggap sangat krusial. Misalnya, prekursor untuk FLFP. Kami sedang berdiskusi dengan beberapa perusahaan agar mereka berinvestasi di Indonesia. Kita sudah memiliki fasilitas pemurnian litium, jadi sebenarnya rantainya sudah cukup lengkap,” terangnya.
