IndonesianForecast, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkuat koordinasi dengan bank penyalur dan pengembang untuk mempercepat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Salah satu yang tengah disiapkan adalah implementasi pembiayaan KPR subsidi dengan jangka waktu hingga 40 tahun.
Hingga 24 September 2026, penyaluran KPR subsidi melalui FLPP telah mencapai 156.407 unit dengan nilai fasilitas Rp19,5 triliun.
BP Tapera menilai percepatan penyaluran tidak hanya bergantung pada ketersediaan rumah subsidi, tetapi juga kesiapan sistem dan proses pembiayaan di perbankan. Karena itu, koordinasi dengan bank penyalur menjadi salah satu fokus untuk memastikan proses pengajuan hingga akad kredit dapat berjalan lebih cepat.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang diperlukan untuk memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan.
“Kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan. Sinergi ini diperlukan agar akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak dan terjangkau dapat terus diperluas,” ujarnya dikutip Kamis (1/10/2026).
Dalam pembahasan implementasi pembiayaan dengan tenor hingga 40 tahun, sejumlah bank penyalur telah melakukan persiapan penyesuaian sistem. Sementara itu, sebagian bank lainnya masih menyelesaikan proses penyesuaian agar skema tersebut dapat diterapkan sesuai ketentuan.
Selain kesiapan sistem, BP Tapera mendorong bank penyalur mengoptimalkan tahapan pembiayaan, mulai dari verifikasi calon penerima, analisis kredit, penerbitan Surat Pemesanan Rumah (SPR), hingga akad kredit.
Dari sisi pasokan, BP Tapera juga memperkuat pendataan Rumah Susun (Rusun) Subsidi Ready Stock. Data tersebut diperlukan untuk memastikan rumah yang telah tersedia dapat teridentifikasi dan dihubungkan dengan kebutuhan pembiayaan masyarakat.
BP Tapera meminta asosiasi pengembang memperbarui data pembangunan serta melengkapi administrasi yang diperlukan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi hambatan dalam proses penyaluran pembiayaan.
Kesiapan Rusun Subsidi Ready Stock dan sistem pembiayaan tersebut dibahas dalam Rapat Pembahasan Implementasi Sistem dan Kesiapan Rumah Susun Subsidi Ready Stock. Forum tersebut melibatkan pemerintah, perbankan penyalur dan asosiasi pengembang.
Pembahasan tersebut merupakan bagian dari implementasi Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1721/KPTS/M/2026 tentang Kriteria Satuan Rumah Susun Umum dalam Fasilitasi Pemerintah Pusat serta Peraturan BP Tapera Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembiayaan Kepemilikan Rumah melalui FLPP.
Di luar persiapan tenor hingga 40 tahun, BP Tapera juga menyampaikan perkembangan pembahasan kebijakan rumah recycle yang tengah disiapkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta petunjuk teknisnya.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian bagi rumah yang sebelumnya mengalami kendala dalam proses penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan realisasi 156.407 unit hingga 24 September 2026, BP Tapera masih mendorong optimalisasi penyaluran FLPP melalui penguatan sisi pembiayaan dan pasokan. Kesiapan sistem bank, kelengkapan data rumah, serta koordinasi dengan pengembang menjadi bagian dari upaya memperlancar penyaluran KPR subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
